Tentang Kami
Profil Perusahaan
Logo
Visi dan Misi
Manajemen Ketidakberpihakan
Kebijakan Anti Penyuapan
Perolehan Sumber Dana
Layanan
Sertifikasi Sistem Manajemen
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001
Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301
Sertifikasi Usaha Pariwisata
Hotel
Restoran
Rumah Makan
Kafe
Bar
Agen Perjalanan Wisata
Biro Perjalanan Wisata
SPA
CHSE
Sertifikasi Umrah Haji Khusus
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
Klien
Informasi Klien
Validasi Sertifikat
Informasi
Artikel
Galeri Foto
Karir
Downloads
Testimony
Event
Kontak
Downloads
home
downloads
Silahkan pilih file yang ingin anda download dengan klik pada checkbox disamping file tersebut. Anda dapat mendownload lebih dari 1 file/dokumen. Semoga bermanfaat!
Checklist file dibawah ini dan klik tombol download
Peraturan Pusat
KEPARIWISATAAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2015
PERSYARATAN HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1098/MENKES/SK/VII/2003
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 25/PRT/M/2007
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2012
PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 10 TAHUN 2018
Standar Usaha Pariwisata
Standar Usaha Biro Perjalanan Wisata - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
Standar Usaha Biro Perjalanan Wisata - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISI
Standar Usaha BAR - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISAT
Standar Usaha BAR - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISAT
Standar Usaha Hotel - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
Standar Usaha Hotel - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWIS
Standar Usaha Restoran - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
Standar Usaha Restoran - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARI
Standar Usaha SPA - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
Standar Usaha SPA - PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISAT
Peraturan PPIU
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2012
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah
Keputusan Mentreri Agama Republik Indonesia No. 221 Tahun 2018
Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
DPLS 30 LS PPIU
Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014
Syarat dan Aturan Akreditasi LPK
KAN U-01
Kategori Temuan
KAN U-02
Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
KAN U-03
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA DAN KRITERIA AKREDITASI SERTA SERTIFIKASI USAHA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA DAN KRITERIA AKREDITASI SERTA SERTIFIKASI USAHA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
Peraturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP No. 71 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Koorporasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
×
Detail Klien
×
Detail Sertifikat